Guru Khawatir Tunjangan Sertifikasi Dicoret, Imbas PP Nomor 74 tahun 2008

Ribuan guru penerima tunjangan profesi yang sudang mengantongi sertifikasi terancam dicoret. Kondisi itu terjadi jika pemerintah benar- benar menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2008 Tentang Guru.

Terutama dalam pasal 17 yang mengatur mengenai perbandingan (rasio) jumlah guru dan siswa bagi pemegang sertifikasi guru itu.

Dalam PP itu dijelaskan tentang rasio ideal jumlah guru dan siswa dari berbagai tingkatan. Masing untuk TK/RA idealnya 1:15, SD 1:20, SMP 1:20, SMA 1:20 dan SMK 1:15. Kemudian yang paling dikhawatirkan, dalam sebuah sekolah rombongan belajar kurang dari jumlah rasio tersebut, terutama di sekolah dasar (SD).

Untuk regulasi ini tentunya akan ada ketentuan khusus. Misalnya dengan pertimbangan lokasi sekolah. Kemudian masyarakat tetap harus dilayani pendidikannya, jarak tiga kilometer harus ada sekolah. Karenanya, bisa saja siswa di wilayah tersebut sudah tersebar di sekolah lain.

Jika jumlah siswa sedikit dan dua sekolah harus disatukan jelas tidak mungkin. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini, pasti ada ketentuan khusus dalam penerapan peraturan tersebut.

Hal yang sama juga dialami para guru yang mengajar di daerah perbatasan, terpencil dan pinggiran yang memiliki letak geografis yang sulit  dimana di daerah tersebut memiliki jumlah siswa sedikit dan kelas yang kecil serta jumlah penduduk yang sedikit pula. Tentu regulasi ini tidak dapat diterapkan di daerah tersebut. Guru yang mengalami kekurangan JJM diharuskan mencari tambahan JJM di sekolah lain sedangkan sekolah yang berada di daerah perbatasan, terpencil dan pinggiran jaraknya hingga puluhan kilo yang harus ditempuh dengan jalan kaki dikarenakan tidak adanya transportasi.