BKN belum menerima usulan pemberkasan NIP CPNS Daerah yang lulus dari honorer K2

Pengumuman Kelulusan tenaga honorer kategori II menjadi CPNS telah diumumkan awal bulan Februari 2014, beberapa bulan lalu yang diumumkan secara bertahap. Tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan terkait proses pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) 100 ribu lebih honorer kategori II yang lulus seleksi.

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Informasi Publik Kemen PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) Herman Suryatman membenarkan sampai kemarin belum ada satupun pemberkasan NIP CPNS dari kelompok tenaga honorer K2 yang masuk ke kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), Baik itu di BKN pusat maupun di kantor BKN regional, belum ada usulan pemberkasan NIP yang masuk. Ditambahkan informasi terakhir dari dari BKN menyebutkan bahwa sampai saat ini instansi daerah yang kebagian jatah CPNS masih fokus melaksanakan verifikasi data. (kutipan  dari http://www.jpnn.com)

Hal ini dikarenakan di sejumlah daerah muncul kabar banyak tenaga honorer siluman yang lulus ujian. Jika ada tenaga honorer siluman lulus ujian kemudian lolos diajukan dalam pemberkasan NIP CPNS, maka kepala instansinya akan diproses pidana.

Sebab sebelumnya BKN telah mengeluarkan surat edaran yang isinya data CPNS yang diajukan NIP-nya tidak boleh palsu. Jika kedatapan ada CPNS dari tenaga honorer siluman, kepala instansi bisa dijatuhi sanksi pidana.

PPK (pejabat pembina kepegawaian) dalam menyerahkan berkas hasil verifikasi honorer K-2 yang lulus menjadi CPNS harus membuat surat pernyataan bertanggungjawab mutlak. Diduga kuat keberadaan surat ini semakin membuat pimpinan daerah takut melayangkan pemberkasan NIP.  Sehingga saat ini instansi pemerintah daerah sangat hati-hati melakukan verifikasi.

Usulan pemberkasan NIP ini murni untuk menjaring calon abdi negara yang memenuhi syarat. Penerimaan CPNS dari formasi tenaga honorer kategori II ini harus akuntabel supaya hasilnya bisa optimal. Pimpinan instansi daerah sadar resiko kebijakan yang diambil membuat waktu pemberkasan agak lebih lama.

Sumber : http://www.jpnn.com/